Tupoksi

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA

ALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR   12  TAHUN  2012

TENTANG

FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

              

Menimbang    :

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur kembali fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

 

 

5.

Peraturan  Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1  Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);

 

 

6.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor  67 Seri D);

 

M E M U T U S K A N

       

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS  KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal   1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan daerah.
  2. Walikota adalah Walikota  Yogyakarta.
  3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota  Yogyakarta.
  4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kesehatan Kota Yogyakarta.

 

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal  2

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

  1. Sekretariat, terdiri dari :
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan;
  4. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
    1. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
  2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
    1. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
  3. Seksi Pengendalian Penyakit;
  4. Seksi Penyehatan Lingkungan.
    1. Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan, terdiri dari:
  5. Seksi Promosi dan Pengembangan Kesehatan;
  6. Seksi Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan.
    1. Bidang Regulasi dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
  7. Seksi Regulasi Kesehatan;
  8. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.
    1. Unit Pelaksana Teknis;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

BAB III

FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Pertama

Sekretariat

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 3

 

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

 

Paragraf 2

Rincian Tugas

Pasal  4

 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat mempunyai rincian tugas :

  1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  kegiatan Sekretariat;
  3. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  4. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  5. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  kegiatan Dinas;
  6. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Dinas;
  7. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Pasal  5

Sekretariat, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.

 

Pasal  6

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
  1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
  2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan  kegiatan Sub Bagian;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
  4. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
  5. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  6. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  7. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
  8. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
  9. melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
  10. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
  11. melaksanakan penatausahaan kepegawaian
  12. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
  13. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

 

  1. Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
  1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
  2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan  kegiatan Sub Bagian;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan;
  4. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas;
  5. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
  6. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tatakala kegiatan;
  7. melaksanakan pengujian, penelitian, verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan surat permintaan membayar;
  8. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
  9. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

  1. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan mempunyai rincian tugas :
  1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan administrasi data dan pelaporan;
  2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan  kegiatan Sub Bagian;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi data dan pelaporan;
  4. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
  5. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
  6. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
  7. melaksanakan inventarisasi data program, kegiatan dan anggaran dalam rangka pelaksanan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
  9. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  ketugasan Dinas;
  10. melaksanakan pengolahan data dan menyusun dokumentasi pelaksanaan teknis kegiatan;
  11. Melaksanakan penyusunan profil kesehatan;
  12. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

Bagian Kedua

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1

Fungsi

Pasal  7

 

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi penyusunan dan pelaksanaan pedoman kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan masyarakat.

 

Paragraf 2

Rincian Tugas

Pasal  8

 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

  1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan  pelayanan kesehatan keluarga, gizi dan pelayanan kesehatan;
  2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  kegiatan Bidang;
  3. menyelanggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan   pelayanan kesehatan keluarga, gizi dan pelayanan kesehatan;
  4. menyelenggarakan  penerapan standar kesehatan;
  5. menyiapkan kerjasama dengan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) atau sarana pelayanan kesehatan lain yang berkaitan dengan jaminan kesehatan daerah
  6. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan farmasi;
  7. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Pasal  9

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
  2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

 

Pasal  10

 

  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai rincian tugas :
  1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;
  2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;
  4. melaksanakan koordinasi pelayanan pemeriksaan kesehatan haji;
  5. melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan daerah;
  6. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pelayanan farmasi dan alat kesehatan;
  7. menyusun standar teknis pelayanan puskesmas yang mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan;
  8. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar puskesmas;
  9. melaksanakan bimbingan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan dasar,  pembinaan pelayanan obat tradisonal  di puskesmas dan pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas;
  10. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan
  11. melaksanakan pos pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pos pelayanan kegawatdaruratan bekerjasama dengan puskesmas, Palang Merah Indonesia (PMI) dan rumah sakit;
  12. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan di puskesmas;
  13. melaksanakan pemantauan, pembinaan, pelaksanaan pelayanan dokter keluarga;
  14. melaksanakan pemantauan pencapaian standar teknis kesehatan;
  15. menindaklanjuti hasil analisis kegiatan pelayanan di puskesmas;
  16. memfasilitasi akses pelayanan darah;
  17. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
  18. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang;

 

  1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai rincian tugas :
  1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan gizi;
  2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis berkaitan dengan  kesehatan keluarga dan gizi;
  4. melaksanakan bimbingan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
  5. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi,  pelayanan kesehatan ibu hamil,  pelayanan kesehatan ibu melahirkan,  pelayanan kesehatan keluarga berencana,  pelayanan kesehatan bayi,  pelayanan kesehatan balita,  pelayanan kesehatan anak usia sekolah,  pelayanan kesehatan remaja,  pelayanan kesehatan usia lanjut (usila);
  6. menindaklanjuti hasil analisis yang berkaitan dengan derajat kesehatan;
  7. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan permasalahan gizi masyarakat;
  8. melaksanakan upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
  9. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  10. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

 

Paragraf 1

Fungsi

Pasal  11

 

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi pengendalian penyakit dan penyehatan kesehatan lingkungan.

 

Paragraf 2

Rincian Tugas

Pasal  12

 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai rincian tugas :

  1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan  pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  2. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan  pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  kegiatan Bidang;
  4. menyelenggarakan kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  5. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Pasal  13

 

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

  1. Seksi Pengendalian Penyakit;
  2. Seksi Penyehatan Lingkungan.

 

Pasal  14

  1. Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai rincian tugas :
    1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
    2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
    3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan   pencegahan dan pemberantasan penyakit;
    4. melaksanakan pengelolaan sarana penanggulangan penyakit menular dan tidak menular,  pengendalian vektor dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah;
    5. melaksanakan sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa melalui pengamatan  penyakit menular dan penyakit tidak menular;
    6. menindaklanjuti hasil analisis yang berkaitan dengan pengendalian penyakit;
    7. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pemantauan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit serta pengendalian vektor;
    8. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan  serta pengendalian vektor dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah;
    9. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
    10. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

  1. Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai rincian tugas :
  1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan;
  2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan;
  4. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pemantauan kegiatan penyehatan lingkungan;
  5. menindaklanjuti hasil analisis kegiatan  penyehatan lingkungan serta dampak terhadap kesehatan masyarakat;
  6. melaksanakan upaya peningkatan penyehatan lingkungan ;
  7. melaksanakan standard operasional laboratorium pengawasan kualitas  air bersih dan air minum secara fisik, bakteriologis, dan kimiawi;
  8. menindaklanjuti hasil pemeriksaan kualitas air bersih dan air minum;
  9. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
  10. melaksanakan pengelolaan, bimbingan, pemantauan dan pengawasan kesehatan lingkungan (hygiene sanitasi) tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat kerja industri, tempat pengelolaan pestisida;
  11. melaksanakan pengelolaan limbah medis;
  12. melaksanakan pemantauan dan pengawasan laik sehat bagi usaha jasa boga, hotel, restorant dan kolam renang;
  13. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Bagian keempat

Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan

Paragraf 1

Fungsi

Pasal  15

 

Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan promosi, pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan.

 

Paragraf 2

Rincian Tugas

Pasal  16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan  mempunyai rincian tugas :

  1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan promosi, pengembangan dan Sistem Informasi  Kesehatan;
  2. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan promosi, pengembangan dan Sistem Informasi  Kesehatan;
  3. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
  4. menyelenggarakan promosi, pengembangan dan sistem informasi  kesehatan;
  5. menyusun kebijakan pelayanan jaminan kesehatan daerah;
  6. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya promosi, pengembangan dan Sistem Informasi  Kesehatan;
  7. melaksanakan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan;
  8. melaksanakan bimbingan ,pengawasan dan pengendalian program promosi, pengembangan, sistem surveilans dan Sistem Informasi  Kesehatan;
  9. melaksanakan survey kesehatan daerah;
  10. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
  11. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Pasal  17

Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan, terdiri dari :

  1. Seksi Promosi dan Pengembangan Kesehatan;
  2. Seksi Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan.

 

Pasal  18

  1. Seksi Promosi dan Pengembangan Kesehatan, mempunyai rincian tugas:
  1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan promosi dan pengembangan kesehatan;
  2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis berkaitan dengan  promosi dan pengembangan kesehatan;
  4. melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan promosi dan pengembangan kesehatan;
  5. melaksanakan advokasi, bina suasana, penggerakan masyarakat serta sosialisasi kebijakan peraturan, standar, dan juklak/juknis yang berkaitan dengan promosi dan pengembangan kesehatan, termasuk jaminan kesehatan;
  6. menyebarluaskan informasi kesehatan dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi;
  7. membudayakan  dan melaksanakan pemantauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat;
  8. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan Kelurahan Siaga;
  9. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak (institusi pendidikan, LSM, dunia usaha dan organisasi profesi) dalam rangkamkegiatan pemberdayaan masyarakat;
  10. melaksanakan pembinaan pengobat tradisional;
  11. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pemantauan terhadap upaya pengembangan kesehatan;
  12. melaksanakan implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, penelitian serta pengembangan kesehatan;
  13. melaksanakan kajian terhadap perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan;
  14. menindaklanjuti hasil analisis yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kesehatan;
  15. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  16. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang

 

  1. Seksi Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan, mempunyai rincian tugas:
  1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan surveilans dan sistem informasi kesehatan;
  2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis berkaitan dengan  surveilans dan sistem informasi kesehatan;
  4. melaksanakan surveilans kesehatan dan koordinasi epidemiologi;
  5. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK);
  6. melakukan penyusunan, review, revitalisasi, adopsi, adaptasi dan implementasi kebijakan, peraturan, standart, dan juklak/juknis surveilans kesehatan;
  7. melaksanakan pendataan dan pengolahan laporan derajat kesehatan masyarakat;
  8. melaksanakan pendataan dan pengolahan laporan penyelenggaraan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan;
  9. melaksanakan koordinasi jejaring kerja dalam rangka peningkatan surveilans kesehatan;
  10. melaksanakan survey, analisis, penyebarluasan hasil survey layanan masyarakat;
  11. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  12. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Bagian Kelima

Bidang Regulasi dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

 

Paragraf 1

Fungsi

Pasal  19

Bidang Regulasi dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan regulasi dan pengelolaan sumberdaya manusia kesehatan.

 

Paragraf 2

Rincian Tugas

Pasal  20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Regulasi dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan mempunyai rincian tugas :

  1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan regulasi dan sumberdaya manusia kesehatan;
  2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  kegiatan Bidang;
  3. meyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan  regulasi dan pengelolaan sumberdaya kesehatan;
  4. menyelenggarakan regulasi kesehatan;
  5. menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
  6. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Pasal  21

Bidang Regulasi dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari:

  1. Seksi Regulasi Kesehatan;
  2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

 

Pasal   22

  1. Seksi Regulasi Kesehatan, mempunyai rincian tugas:
  1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan lisensi, sertifikasi, dan akreditasi;
  2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembiaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan lisensi, sertifikasi, dan akreditasi;
  4. melaksanakan penyusunan standard dan pedoman yang berkaitan dengan regulasi kesehatan;
  5. melaksanakan pemberian lisensi sarana penyelenggara pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan;
  6. melaksanakan sertifikasi produk industri rumah tangga pangan;
  7. melaksanakan koordinasi monitoring, pembinaan mutu dan keamanan produk industri rumah tangga pangan;
  8. memberikan tanda daftar dan surat izin penyelenggaraan pelayanan Pengobat Tradisional;
  9. melaksanakan kajian teknis rumah sakit khusus tipe B, rumah sakit umum tipe B non pendidikan, dan laboratorium klinik umum madya;
  10. melaksanakan pengawasan teknis dalam rangka pelaksanaan Lisensi, Sertifikasi, dan Akreditasi sarana penyelenggara pelayanan kesehatan;
  11. melaksanakan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi sarana penyelenggara pelayanan kesehatan;
  12. melaksanakan koordinasi monitoring, pembinaan, pengawasan farmasi dan alat kesehatan;
  13. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan;
  14. melaksanakan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan manajemen Puskesmas
  15. melaksanakan fasilitasi audit masalah kesehatan;
  16. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

  1. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, mempunyai rincian tugas:
  2. mengumpulkan , mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasaloahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
  3.  merencanakan, melaksanakan, mengendalikan , mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
  4. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
  5.  menyusun dan melaksanakan standart kompetensi  sumber daya manusia kesehatan;
  6. melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;
  1.  melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal serta pendidikan dan latihan ;
  2. melaksanakan usulan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
  3. melaksanakan bimbingan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan;
  4. menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit/ akreditasi jabatan fungsional tenaga kesehatan;
  5. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia kesehatan;
  6. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
  7. melaksanakan  usulan pendidikan dan pelatihan  pegawai;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

 

BAB IV

TATA  KERJA

Pasal  23

  1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
  2. Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
  3. Kepala Dinas mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya.

 

Pasal  24

  1. Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
  2. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

 

Pasal   25

  1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai rincian tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
  3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   26

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan  Dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

 

Pasal   27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor  73 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal  28             

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

                

 

 
 

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal   20 Februari 2012

 

WALIKOTA YOGYAKARTA,

 

ttd

 

 

HARYADI SUYUTI

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Diundangkan  di Yogyakarta

pada tanggal    20 Februari 2012

 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

 

ttd

 

 

TITIK SULASTRI

 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN  2012  NOMOR 12