Kota Yogyakarta Menerima Penghargaan UHC Award 2026

Dilihat 1396 kali   28/01/2026 12:52:58 WIB

Tim Website Dinkes

Jakarta. Bertempat di Jakarta International Expo atau Arena JIExpo Kemayoran Kota Yogyakarta menerima penghargaan UHC dalam acara Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 pada Selasa (27/1/2026). Penghargaan diserahkan oleh Direktur Utama BPJS Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc. Ph.D., dan diterima Wakil Walikota Yogyakarta Wawan Hermawan, S.E., M.M.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

Dinas Kota Yogyakarta pada UHC Awards 2026 tahun ini menerima penghargaan untuk Kategori Madya pada event yang diikuti oleh 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota di Indonesia tersebut. Ikut hadir mendampingi Wakil Walikota Yogyakarta dari Dinas Kesehatan drg. Emma Rahmi Aryani, MM., Kepala Dinas Kesehatan dan drg. Arumi Wulansari, MPH. Plt. Kasi Yankes Primer Dinkes Kota Yogyakarta.

Sejak tahun 2018 Kota Yogyakarta tercatat telah menerima beberapa kali penghargaan UHC. 

“Data terakhir di Kota Yogyakarta cakupan kepesertaan sebesar 99,45% dan tingkat keaktifan sebesar 90,47 %. Dan secara umum telah memenuhi kriterian UHC Madya dengan cakupan kepesertaan perbulan diatas 95%, dan tingkat keaktifan perbulan lebih besar dari 85%”, jelas drg. Emma Rahmi Aryani, MM., terkait dengan terpenuhinya persyaratan untuk memperoleh UHC Kategori Madya.

Selain cakupan dan keaktifan, konstribusi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan alokasi anggaran bagi peserta kategori Bukan Pekerja yang masuk Program kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah (BP PEMDA) sebagai PIB Daerah di Kota Yogyakarta menunjukkan bukti dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah. 

Peran strategis pemerintah daerah dan kepala daerah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan disampaikan secara jelas oleh Dirut BPJS.

“Kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan JKN, terutama dalam mendorong warganya untuk mendaftar peserta JKN dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. Jika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata”, jelas Prof. Ghufron.

Pada UHC Award 2026 tersebut selain Dirut BPJS hadir Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan dan pejabat pusat lainnya. (shol)