Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI untuk Kasus Campak di Kota Yogyakarta

Dilihat 706 kali   31/03/2026 12:46:27 WIB

Tim Website Dinkes

Umbulharjo. Wali Kota Yogyakarta pada Senin (30/3/2026) di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS  Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. Pada kesempatan tersebut Wali Kota Yogyakarta didampingi Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Asisten Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, Pimpinan RSUD Kota Yogyakarta, Pimpinan OPD terkait, Pimpinan BPJS Kota Yogyakarta, Organisasi Profesi IDAI dan IBI, MPP, Kepala Puskesmas dan undangan lainnya.

Wali Kota Yogyakarta DR (HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatiannya Komisi IX DPR RI terhadap permasalahan kesehatan yang saat ini menjadi pusat perhatian yaitu kasus Campak di Kota Yogyakarta.

Usai sambutan Wali Kota, Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. selaku pimpinan Tim Kunjungan Komisi IX DPR RI menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI. 

“Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Yogyakarta dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, situasi terkini kasus Campak di Kota Yogyakarta”, papar Dr. Netty dilatarbelakangi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di beberapa Kabupaten di Indonesia.

“Kasus Campak di Indonesia tercatat tertinggi kedua di dunia setelah Yaman, dan lebih tinggi dibandingkan India”, tambah Dr. Netty memperhatikan hal tersebut sebagai permasalahan serius dan harus dicarikan solusi penyelesaiannya.

Selain melihat gambaran kasus Campak di Kota Yogyakarta, Komisi IX DPR RI bermaksud : 1) menilai kesiapsiagaan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, dalam sistem surveilans, deteksi dini, respon cepat, dan pelaporan KLB campak, 2) Mengevaluasi capaian dan kendala program imunisasi, terutama imunisasi campak-rubella (MR), termasuk cakupan, distribusi, dan kelompok masyarakat yang belum terjangkau (zero-dose dan underimmunized). 3) Menilai kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) dalam tata laksana kasus campak, termasuk kapasitas SDM, ketersediaan logistik, dan sistem rujukan. 5) Mengidentifikasi tantangan kebijakan dan implementasi di daerah, termasuk aspek regulasi, pembiayaan, dan komunikasi risiko kepada Masyarakat.

Dinas Kesehatan diberi kesempatan menyampaikan paparan untuk menjawab seluruh pertanyaan dari kunjungan Komisi IX DPR RI ke Kota Yogyakarta.

“Di Kota Yogyakarta Campak (tahun 2026) sebanyak tujuh kasus menyebar dan tidak mengikuti pola tertentu, Insidensi per-100.000 penduduk menunjukkan penurunan dari tahun 2024 sebesar 4.12, tahun 2025 sebesar 3.46 dan tahun 2026 sebesar 1.86 dalam  tiga bulan”, imbuh Wali Kota usai paparan yang disampaikan dr. Lana Unwanah, MKM. Wali Kota juga minta arahan terkait dengan pelaksanaan imunisasi pada usia dewasa dan tindaklanjut kasus Campak pada waktu jeda pemberian imunisasi.

Pada sesi penutup Dr. Nelly menegaskan bahwa Campak menjadi permasalahan bersama, tidak hanya bidang kesehatan. Pencegahan dan pengendalian penularan Campak bersama (lintas sektor). Terkait dukungan yang dibutuhkan daerah Komisi IX akan menyampaikan aspirasi sebagaimana kebutuhan daerah. (shol)