Pendampingan Mutu Pelayanan Kesehatan Faskes oleh Dinkes

Dilihat 229 kali   04/11/2026 15:40:37 WIB

Tim Website Dinkes

Umbulharjo. Selasa (03/11/2026) Dinas Kesehatan mengundang manajemen fasilitas pelayanan  kesehatan dan dokter praktik mandiri di Kota Yogyakarta dalam kegiatan Pendampingan Mutu Pelayanan Kesehatan di Aula Bima Pemerintah Kota Yogyakarta. Kegiatan bertujuan untuk memastikan fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi dan fasilitas kesehatan lainnya) mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, efisien, aman dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pelayanan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

“Regulasi mengharuskan fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang memiliki karakteristik sesuai dengan dimensi mutu menurut WHO (2018) yaitu aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil, dan terintegrasi”, papar dr. Lana Unwanah, MKM Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada sesi pembukaan dan arahan.

Terkait dengan mutu, fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia wajib menyelenggarakan pemenuhan Indikator Nasional Mutu atau INM (Permenkes Nomor 30 Tahun 2022) dan akreditasi (Permenkes Nomor 34 Tahun 2022). INM memastikan kinerja mutu pelayanan dapat diukur dan dipantau secara objektif, sedangkan akreditasi memastikan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki sistem dan tata kelola yang sesuai standar. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan akreditasi tercermin dalam peningkatan capaian indikator mutu dan keselamatan pasien.

“Kegiatan pendampingan berfokus pada upaya pemenuhan Indikator Nasional Mutu (INM) dan praktik pelaporannya dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dan praktik pelaporannya,” jelas pelaksana kegiatan Anwar DC, S.Kep., MPH, Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Narasumber pendampingan dihadirkan dari regulator Dinas Kesehatan Provinsi DIY, praktisi rumah sakit dan klinik. Materi Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Evaluasi Akreditasi Kota Yogyakarta disampaikan narasumber Dinas Kesehatan Provinsi DIY Mariska SKM, drg. Betha Candra Sari, MPH, menyampaikan materi metode pengambilan sampel untuk penilaian INM dan dr. Septrivia Fryzka Moneffi menyampaikan best practice dalam pengelolaan IKP.

Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengukuran Indikator Nasional Mutu bertujuan untuk menilai apakah upaya yang dilakukan dapat meningkatkan mutu layanan secara berkesinambungan, memberikan umpan balik, sebagai transparansi publik serta sebagai pembanding dalam mengidentifikasi best practice sebagai pembelajaran. Sedangkan pengukuran Indikator Keselamatan Pasien (IKP) dilakukan untuk mengetahui fasilitas pelayanan kesehatan mampu memberikan pelayanan yang aman, mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien, mengurangi risiko cedera atau dampak yang merugikan pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan. IKP merupakan instrumen penting untuk mengetahui risiko pelayanan dan mendorong perbaikan mutu secara berkelanjutan. (shol, dari berbagai sumber).