Koordinasi Penggunaan Fingerprint untuk Pasien di Puskesmas Kota Yogyakarta

Dilihat 491 kali   29/07/2026 11:24:44 WIB

Tim Website Dinkes

Umbulharjo. Selasa (29/7/2026) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyelenggarakan Rakor Kebijakan Fingerprint di FKTP (Puskesmas). Rakor yang bertempat di Aula 1 Dinas Kesehatan tersebut dihadiri oleh BPJS Kesehatan Cabang Kota Yogyakarta, Kepala Puskesmas, lintas bidang dan lintas program di Dinas Kesehatan.

drg. Arumi Wulansari, MPH., Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Komplementer Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab kegiatan menjelaskan bahwa pertemuan koordinasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesiapan Puskesmas dalam penggunaan fingerprint dan memastikan kebijakan penggunaan fingerprint dari BPJS.

Sebagaimana diketahui jumlah peserta program Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di Indonesia sampai dengan 31 Mei 2026 tercatat sebanyak 285.250.704 orang.  Dari 7 jenis kepesertaan, peserta terbanyak berasal dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 41,8% dan Penduduk Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) sebanyak 21%. Jumlah peserta JKN yang sangat besar berimplikasi pada kompleksnya pengelolaan data kepesertaaan dan adanya potensi fraud dalam penggunaan identitas jika dilakukan pengelolaan manual.

Penggunaan fingerprint bertujuan untuk memastikan kesesuaian identitas pasien sehingga akan memperkecil penggunaan kartu jaminan atau nomor identitas orang lain yang berstatus aktif untuk mendapatkan layanan medis gratis (fraud).

“Kebijakan penggunaan fingerprint saat ini belum diberlakukan di FKTP, saat ini baru dilaksanakan di FKTL atau rumah sakit”, jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Subkhan, S.K.M., M.Kes., AAA.

Subhan menambahkan bahwa BPJS sering menemukan pasien yang sudah tidak aktif (meninggal dan Lainnya) namun masih mendapatkan pelayanan di faskes dengan penjaminan dari BPJS.

Penjelasan Subhan tersebut menunjukkan terjadinya pemanfaatan identitas orang lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan penjaminan dari BPJS.

Kepala puskesmas menyatakan kesiapan untuk menyediakan fingerprint memperhatikan hal tersebut menjadi salah satu point yang ditanyakan saat kredensial puskesmas. Kredensial dilakukan untuk evaluasi dan verifikasi kelayakan puskesmas dalam memberikan pelayanan yang bermutu, ketersediaan sarana, dan kompetensi tenaga medis.

Pada akhir koordinasi dengan memperhatikan aspek kebiijakan penggunaan fingerprint, kesiapan puskesmas dan Dinas Kesehatan drg. Arumi menyampaikan rumusan tindak lanjut dengan menyusun timeline pelaksanaan dan disain uji coba pada satu puskesmas yang telah memiliki mesin fingerprint dengan disertai dari BPJS Cabang Kota Yogyakarta. (shol)